Aceh, 10 Januari 2026 – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menyampaikan bahwa proses pemulihan layanan pendidikan pascabencana di Provinsi Aceh terus menunjukkan kemajuan signifikan. Dari total 2.756 sekolah terdampak, sekitar 90 persen telah siap melaksanakan pembelajaran.

“Dari 2.756 sekolah terdampak di Aceh, sekitar 90 persen sekolah sudah siap menjalankan pembelajaran,” lapornya, dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana di Aceh.

Atip menjelaskan bahwa masih terdapat 283 sekolah yang membutuhkan proses pembersihan dan ditargetkan selesai pada akhir Januari 2026. Daerah dengan dampak terparah berada di Kabupaten Aceh Tamiang. Meski demikian, kehadiran guru pada hari pertama pembelajaran, 5 Januari 2026, mencapai 90 persen, sementara kehadiran siswa mencapai 70 persen. “Ini menunjukkan semangat luar biasa dari para guru dan peserta didik untuk kembali ke sekolah meskipun dalam kondisi pascabencana,” ujarnya.

Wamen Atip mengungkapkan bahwa Kemendikdasmen telah menyalurkan bantuan dana pembersihan senilai Rp5–50 juta kepada 956 sekolah. Namun, ia mengakui masih banyak lokasi yang membutuhkan dukungan alat berat untuk menangani kerusakan parah. Selain bantuan tersebut, kementerian juga memberikan dukungan psikososial, dana operasional pendidikan darurat, serta berbagai sarana pembelajaran guna memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan di tengah kondisi darurat.

Percepatan Anggaran dan Rehabilitasi

Atip Latipulhayat memastikan bahwa Kemendikdasmen telah mengusulkan percepatan penyaluran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun 2026 kepada Kementerian Keuangan dengan total anggaran sekitar Rp503 miliar. “Minggu depan BOS akan cair. Sekolah dapat langsung memanfaatkan dana tersebut, termasuk untuk pengadaan mebel dan kebutuhan mendesak lainnya,” ujarnya.

Selain itu, Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi sekitar 14.000 guru, masing-masing sebesar Rp2 juta dengan total anggaran Rp7,9 miliar, juga telah disiapkan untuk menjaga keberlangsungan pembelajaran. Sementara itu, kebutuhan anggaran sementara untuk percepatan rehabilitasi 2.756 sekolah terdampak diperkirakan mencapai Rp2 triliun.

“Minggu depan kami akan mengumpulkan seluruh dinas pendidikan untuk memverifikasi kebutuhan riil di lapangan. Minggu kedua Februari akan kami lakukan verifikasi dan validasi, kemudian bantuan rehabilitasi mulai disalurkan,” kata Atip.

Menanggapi sekolah yang mengalami kerusakan berat bahkan hilang, Atip Latipulhayat menegaskan bahwa pemerintah akan memanfaatkan Program Revitalisasi Sekolah, terutama bagi satuan pendidikan yang harus direlokasi. “Untuk sekolah rusak berat yang tidak memungkinkan dibangun di lokasi semula, kami akan lakukan revitalisasi. Targetnya mulai berjalan pada akhir Februari, dengan prioritas pada wilayah terdampak bencana,” tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Wamen Atip saat menghadiri Rapat Koordinasi bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, bertempat di Posko Satgas DPR RI di Aceh. Rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Menteri Pekerjaan Umum, perwakilan DPR RI, serta kementerian dan lembaga terkait.

“Pemulihan pascabencana di Sumatra dilakukan secara nasional dan terintegrasi. Kemendikdasmen siap menjadi katalisator agar layanan pendidikan segera pulih dan kembali berjalan normal,” tutup Atip.

Pemerintah menargetkan agar sebelum Ramadan, layanan pendidikan dan roda pemerintahan di seluruh wilayah terdampak di Sumatera dapat berjalan normal, serta proses rehabilitasi dan rekonstruksi diupayakan tertanggulangi sebelum Idulfitri. (Penulis: Lili/Editor: Rany dan Denty).

Penulis: Kontributor BKHM

Editor: Denty Anugrahmawaty

PaudDikdasmen Pendidikan Vokasi BSKAP Guru Sekolah Kejuruan Sekolah Kejuruan Dinas Pendidikan GTK Itjen Vokasi Sekjen Murid Kejuruan Guru PAUD Guru Dikdasmen Sekolah PAUD Sekolah Dikdasmen Murid PAUD Murid Dikdasmen Mitra Dikdasmen Orang Tua