Jakarta, 18 April 2026 – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan komitmennya dalam memperkuat mutu sumber daya manusia melalui penguatan tata kelola dan kebijakan sertifikasi kompetensi pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum LSK 2026 yang diselenggarakan Forum Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) di Jakarta, pada Kamis (16/4).

 

Rakornas Forum LSK 2026 mengusung tema “Penguatan Tata Kelola dan Kebijakan LSK untuk Menjamin Mutu Kompetensi Nasional” dengan slogan “Kompeten, Terstandar, Berdaya Saing.” Tema tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam mendorong konsolidasi organisasi, penguatan kebijakan internal, serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, organisasi profesi, dan pemangku kepentingan terkait.

 

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor. “Momen ini tentu bukan sekadar seremonial. Bagi kita, ini adalah momentum yang penting untuk memperkuat kolaborasi karena dalam menghasilkan sebuah produk yang berkualitas dibutuhkan orkestrasi berbagai keterampilan dan kerja sama tim,” ujar Dirjen Tatang.

 

Dirjen Tatang juga menyampaikan apresiasi kepada para pelaku LSK yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ia menyoroti pentingnya sertifikasi kompetensi sebagai instrumen utama dalam menjamin kualitas tenaga kerja, termasuk dalam meningkatkan daya saing global. “LSK merupakan mitra strategis pemerintah. Tanpa ikhtiar dan upaya dari LSK, kualitas sertifikasi dan cita-cita untuk mencetak SDM unggul dan kompeten tidak mungkin tercapai,” tegasnya.

 

Memasuki era kecerdasan artifisial, Dirjen Tatang menggarisbawahi tiga aspek penting yang harus menjadi perhatian bersama. Pertama, relevansi kurikulum dan instrumen uji yang harus melampaui kemampuan kognitif dasar, dengan penekanan pada kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah kompleks, serta keterampilan insani seperti empati. “Pengujian mulai bergeser pada aspek critical thinking dan kemampuan pemecahan masalah yang semakin kompleks, serta penguatan human centric skill yang melampaui kemampuan mesin,” jelasnya.

 

Kedua, pemerataan akses dan inklusivitas dalam pemanfaatan teknologi. Dirjen Tatang menekankan pentingnya kolaborasi untuk mengurangi kesenjangan digital agar seluruh peserta didik memiliki kesempatan yang setara. “Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi maupun internet. Di sinilah kolaborasi menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan digital,” ungkap Tatang.

 

Ketiga, pentingnya agilitas atau kemampuan adaptasi dalam sistem sertifikasi. Menurutnya, dinamika dunia kerja menuntut lulusan yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga mampu beradaptasi dengan cepat. “Sertifikasi harus agile karena keterampilan berkembang sangat cepat. Lulusan tidak hanya butuh skill teknis, tetapi juga kemampuan beradaptasi agar tetap relevan di dunia kerja,” imbuhnya.

 

Selain itu, Dirjen Tatang juga menekankan bahwa validitas sertifikat kompetensi harus mampu menjawab kebutuhan nyata dunia kerja sehingga dapat menjadi pintu masuk bagi lulusan untuk memperoleh pekerjaan secara lebih cepat. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dan berbagi praktik baik antar lembaga sertifikasi. “Mari kita jadikan pertemuan ini sebagai titik awal memperkuat sinergi antara regulator dan pelaksana di lapangan sehingga sertifikasi kompetensi menjadi semakin solid, relevan, dan berdampak,” pungkasnya.

 

Kegiatan tersebut turut diikuti oleh puluhan lembaga sertifikasi kompetensi dari berbagai bidang, yang diharapkan dapat saling berbagi pengalaman, melakukan benchmarking, serta mendorong penguatan standar kompetensi nasional yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

 

Sementara itu, Ketua Forum Lembaga Sertifikasi Kompetensi, Aji Samsurizal, menyampaikan bahwa Forum LSK terus memperkuat peran dalam memperluas akses sertifikasi kompetensi di seluruh Indonesia. “Sejak berdiri pada 2009, Forum LSK kini telah memiliki 46 lembaga sertifikasi kompetensi dengan ribuan tempat uji kompetensi yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami melayani berbagai lapisan, mulai dari lembaga kursus dan pelatihan, SMK, politeknik, hingga masyarakat umum yang belajar secara mandiri,” ujar Aji.

 

Ia menambahkan bahwa sertifikasi kompetensi telah memberikan dampak nyata bagi peningkatan daya saing lulusan, baik di tingkat nasional maupun internasional. “Kebermanfaatan sertifikasi kompetensi kini dirasakan luas. Para peserta tidak hanya dapat bekerja di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri, termasuk di sektor internasional seperti kapal pesiar, serta mampu berwirausaha dan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi,” jelasnya.

 

Aji juga mengapresiasi dukungan Kemendikdasmen dalam mendorong transformasi digital layanan sertifikasi. “Transformasi digital melalui sistem sertifikasi kompetensi telah mempercepat layanan, mulai dari pendaftaran hingga penerbitan sertifikat secara digital. Ini menjadi keunggulan yang sangat dirasakan oleh masyarakat,” ungkapnya.*** (Penulis: Ririn/Editor: Denty A./Fotografer: Irfan)

 

 

 

Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

Sekretariat Jenderal

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

 

Laman: kemendikdasmen.go.id

X: x.com/Kemdikdasmen

Instagram: instagram.com/kemendikdasmen

Facebook:  facebook.com/kemendikdasmen

YouTube: KEMDIKDASMEN

Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemendikdasmen.go.id

Siaran Pers Kemendikdasmen: kemendikdasmen.go.id/pencarian/siaran-pers

 

#PendidikanBermutuuntukSemua

#KemendikdasmenRamah