Temukan informasi tentang Kemendikdasmen, struktur organisasi, dan regulasi
Informasi Profil Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Informasi Publik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Temukan kabar, siaran pers, pengumuman, dan dokumentasi resmi dari Kemendikdasmen
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Informasi Umum
Beranda
Button Icon
Button Icon
PPID
Button Icon Beranda
Button Icon Profil
Temukan informasi tentang Kemendikdasmen, struktur organisasi, dan regulasi
Button Icon
Button Icon
Button Icon
Button Icon Publikasi
Temukan kabar, siaran pers, pengumuman, dan dokumentasi resmi dari Kemendikdasmen
Button Icon PPID
BPMP Prov. Papua Gelar Advokasi Program Wajib Belajar 13 Tahun di Kabupaten Jayawijaya

Diterbitkan pada: 07/10/2025

Bagikan:

Gambar Siaran Pers

Kabupaten Jayawijaya, Kemendikdasmen – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua menggelar Advokasi kepada pemangku kepentingan pendidikan di daerah dalam upaya meningkatan angka partisipasi sekolah Wajib Belajar 13 Tahun. Acara ini digelar di Kabupaten Jayawijaya, Selasa (7/10).

Kegiatan advokasi ini digelar dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Papua Pegunungan. Di mana, provinsi tersebut mengalami penurunan angka partisipasi sekolah baik dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, berdasarkan data Rapor Pendidikan tahun 2025.

Kepala BPMP Provinsi Papua, Junus Simangunsong, dalam sambutannya menegaskan bahwa Program Wajib Belajar 13 Tahun merupakan kebijakan strategis Kemendikdasmen yang bertujuan memperluas akses pendidikan hingga jenjang SMA/SMK. Selain itu, ia menyebut bahwa pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah daerah memiliki peran penting untuk membantu serta memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat khsusnya orang tua yang memiliki anak usia sekolah agar mau bersekolah atau melanjutkan studinya.

“Melalui kegiatan ini kami berharap terciptanya sinergi dan kolaborasi yang dapat menekan angka putus sekolah dan memperkuat komitmen daerah dalam menyediakan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas khususnya di Provinsi Papua Pegunungan,” ujar Junus.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Provinsi Papua, Aron Wanimbo, menyampaikan bahwa untuk menekan angka putus sekolah di Papua Pegunungan sangat memerlukan dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sisi sekolah dan masyarakat. “Pemerintah daerah terus berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor agar kebijakan Wajib Belahar 13 Tahun dapat diimplementasikan secara efektif di seluruh Kabupaten yang ada di Provinsi Papua Pegunungan,” tutur Aron.

Kegiatan ini turut mengundang perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Jayawijaya serta Kejaksaan Tinggi Negeri Kabupaten Jayawijaya. Pada forum ini juga membahas dan mengawal bersama sejumlah prioritas Kemendikdasmen untuk dapat berjalan secara efektif di Provinsi Papua Pegunungan. (Penulis: BPMP Provinsi Papua/Editor: Destian, Denty)

Sumber: BPMP Provinsi Papua

Penulis: Destian Rifki

Editor: Denty Anugrahmawaty

Berita Terkait