Jakarta, Kemendikdasmen – Penyelarasan pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat pusat dan daerah, terus dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Kegiatan yang diselenggarakan setiap lima tahun ini, mempertemukan pemerintah dan organisasi penyelenggara pendidikan swasta untuk membahas berbagai agenda strategis nasional.
 
Hadir memberikan sambutan, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah  (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq, pada pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) XII Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Tahun 2025 yang digelar pada tanggal 24 s.d 26 November 2025. 
 
Ia menegaskan komitmen pemerintah terhadap penguatan sekolah swasta. Ia menekankan bahwa pendidikan yang dikelola masyarakat harus berkeadilan antara sekolah negeri dan swasta. “Negara harus hadir dan tidak boleh diskriminatif terhadap sekolah-sekolah swasta. Ini adalah prinsip yang sudah sejak awal diletakkan oleh Bung Hatta dan Ki Hajar Dewantara,” ujar Fajar, (24/11).

 
Fajar kemudian mengungkapkan kebijakan regulasi terbaru yang menjadi fondasi bagi peningkatan kolaborasi negeri dan swasta. Ia menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat, membuka kesempatan bagi guru ASN, khususnya PPPK untuk ditugaskan mengajar di sekolah swasta. 
 
“Sehingga memungkinkan guru ASN, PPPK khususnya, bisa ditugaskan ke sekolah swasta. Jadi implementasi ini bukan seperti tendangan penalti langsung masuk ke gawang, tetapi ada proses harmonisasi regulasi yang harus dilalui,” sambungnya.
 
Wamen Fajar juga menambahkan bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, memberikan legitimasi kuat bagi kerja sama sekolah negeri dan swasta di daerah. “Regulasi itu memberikan satu legitimasi yang jelas sehingga tidak ada lagi keraguan bagi sekolah negeri untuk menggandeng sekolah swasta sebagai mitra,” kata Fajar.
 
Fajar menambahkan bahwa pemerintah terus mendorong daerah untuk memastikan implementasi berjalan sesuai prinsip kesetaraan. Ia mencontohkan praktik di sejumlah sekolah yang telah menginisiasi program kolaborasi. “Itu adalah contoh bagaimana implementasi regulasi ini betul-betul mengangkat sekolah swasta. Bahkan diberikan tempat dan fasilitas yang sama di sekolah negeri tersebut,” tuturnya.
 
Selanjutnya, Ketua Umum BMPS Nasional, Ki Saur Panjaitan, menyampaikan harapannya agar sekolah swasta tetap menjadi bagian penting dalam arah kebijakan Kemendikdasmen. “Kemendikdasmen punya ikhtiar besar dan kami bersyukur atas kebijakan yang belakangan ini berpihak kepada sekolah swasta,” ucapnya. Ia turut menegaskan bahwa BMPS berkomitmen menjaga tata kelola organisasi secara terbuka dan konstruktif.
 
Saur menambahkan bahwa berbagai kebijakan baru telah membuka ruang kolaborasi yang lebih besar bagi sekolah swasta. “Di antaranya guru P3K kembali ke swasta, kenaikan sertifikasi guru, sampai SPMB yang melibatkan sekolah swasta sejak awal, semua ini membantu kami,” ungkapnya. Ia berharap Munas XII BMPS menghasilkan rekomendasi yang dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemerataan layanan pendidikan.

 
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Imam Parikesit, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Kemendikdasmen selama penyelenggaraan kegiatan. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Kemendikdasmen yang telah memberikan dukungan luar biasa atas fasilitasi wisma peserta selama pelaksanaan Munas,” ucapnya. 
 
Ia menambahkan bahwa dukungan tersebut mencerminkan komitmen kuat pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pendidikan swasta. “Sebetulnya ini merupakan sinyal betapa pemerintah pusat sudah memberikan perhatiannya kepada BMPS,” tutur Imam.
 
Tak ketinggalan, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana juga menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Munas yang menjadi ruang berbagi praktik baik antar perguruan swasta. ”Sinergi antara Pemerintah pusat dan daerah kiranya terus ditingkatkan, karena urusan pendidikan swasta juga menjadi bagian penting yang harus mendapat perhatian Pemerintah pusat,” jelasnya.
 
Ditemui terpisah, salah satu peserta Munas, I Wayan Suka, guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata Budaya Bedulu, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, jurusan Housekeeping Department yang menyoroti pentingnya pelaksanaan Munas untuk sekolah swasta. “Perhatian Pemerinah hendaknya seimbang antara sekolah negeri dan swasta, karena sejatinya kami memiliki misi yang sama untuk mencerdaskan anak Indonesia,” tegasnya.
 
Tampak hadir mendampingi Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq yaitu Staf Khusus Mendikdasmen Bidang Manajemen dan Kelembagaan. Munas juga dihadiri oleh Walikota Depok, Kepala Sekretaris Jenderal BMPS Nasional, para ketua organisasi induk penyelenggara pendidikan swasta, serta perwakilan BMPS dari 25 provinsi dan 26 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. (Penulis: Intan, Ikke, Andrew Fangidae / Editor: Denty A.)

Penulis: Andrew

Editor: Denty Anugrahmawaty

PaudDikdasmen Pendidikan Vokasi BSKAP Guru Sekolah Kejuruan Sekolah Kejuruan Dinas Pendidikan GTK Vokasi Sekjen Murid Kejuruan Guru PAUD Guru Dikdasmen Sekolah PAUD Sekolah Dikdasmen Murid PAUD Murid Dikdasmen Mitra Dikdasmen Orang Tua