Kabupaten Demak, Jawa Tengah, 28 September 2026 – Kondisi sekolah yang berada di wilayah rawan bencana menjadi perhatian dalam dialog Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, bersama guru dan kepala sekolah di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Sabtu (26/9). Revitalisasi sekolah dipandang penting untuk memastikan peserta didik tetap memiliki tempat belajar yang aman dan layak, termasuk ketika satuan pendidikan berada di wilayah yang terdampak banjir.
Kabupaten Demak telah memperoleh program revitalisasi bagi 89 satuan pendidikan pada 2025 dan mengusulkan 111 satuan pendidikan untuk tahap berikutnya. Sejumlah sekolah berada di wilayah yang berulang kali menghadapi banjir, sehingga penguatan bangunan, termasuk konsep sekolah panggung di lokasi tertentu, diperlukan agar kegiatan belajar tidak terhenti ketika bencana terjadi.
“Prioritas pertama adalah penyelesaian sekolah-sekolah di daerah bencana. Siswa tidak boleh kehilangan tempat dan waktu belajar karena fasilitasnya rusak akibat bencana,” ujarnya.
Dalam dialog tersebut, Kepala SD Negeri Batursari 1, Suwono, menyampaikan harapan agar pemerintah daerah dilibatkan dalam menentukan sekolah penerima revitalisasi agar kondisi nyata di lapangan ikut menjadi dasar penetapan.
Menanggapi hal tersebut, Wamen Atip mengatakan sekolah dengan kerusakan berat, terutama yang berada di wilayah terdampak bencana, perlu mendapat perhatian dalam penentuan prioritas. Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan bersama agar pelaksanaan revitalisasi sesuai dengan kebutuhan, spesifikasi pekerjaan, dan ketentuan yang berlaku.
Revitalisasi juga diharapkan tidak berhenti pada perbaikan bangunan. Sekolah perlu kembali berfungsi sebagai ruang belajar yang aman dan nyaman sehingga peserta didik tidak kehilangan kesempatan mengikuti pembelajaran akibat kerusakan fasilitas.
“Yang kita bangun bukan hanya bangunannya. Yang harus kita pastikan adalah anak-anak tetap punya tempat untuk belajar,” kata Atip.
Selain kondisi sarana pendidikan, peserta dialog turut menyampaikan kebutuhan yang dihadapi oleh para pendidik. Kepala TKN Pembina Mranggen, Istirokah, meminta agar pemerintah memberikan perhatian bagi guru TK yang telah mengajar lebih dari 20 tahun tetapi belum memiliki ijazah S1 sehingga belum dapat mengikuti PPG dan sertifikasi.
Menanggapi hal ini, Wamen Atip mengatakan bahwa pemerintah menyediakan beasiswa bagi guru yang perlu memenuhi kualifikasi D4/S1. Aspirasi mengenai pendidik PAUD nonformal saat ini masih dikaji dengan mempertimbangkan regulasi dan alokasi anggaran.
Kepala SMP Negeri 2 Mranggen, Heri Sarwanto, mengangkat persoalan lain. Ia menjelaskan bahwa sekolah kini menghadapi tuntutan yang semakin beragam, sementara sebagian keluarga masih melihat pendidikan hanya dari manfaat bantuan yang diterima. Ia juga mempertanyakan pendekatan penanganan anak tidak sekolah (ATS), terutama bagi anak yang belum memiliki kemauan untuk kembali ke sekolah formal.
Wamen Atip merespons bahwa belajar tidak selalu harus berlangsung melalui sekolah. Pemerintah perlu memperluas pendekatan dari schooling menuju learning, termasuk melalui PKBM. “Tujuan sekolah bukan semata-mata untuk mencari kerja, tetapi agar kita menjadi manusia yang cerdas,” ujarnya.
Di Kabupaten Demak, data sementara per 31 Agustus mencatat sekitar 8.000 anak tidak sekolah. Angka tersebut masih diverifikasi untuk memastikan tidak ada data ganda dan setiap anak benar-benar teridentifikasi. Pemerintah Kabupaten Demak menjalankan pendekatan lintas sektor melalui program Gerakan Terpadu Temukan, Layanan, dan Integrasikan (Gardu Teladan), serta dukungan PKBM dan program Ayo Sekolah Kembali.
Sementara itu, terkait kebutuhan guru, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, Haris Wahyudi Ridwan, menyebut sekitar 20 guru dan tenaga kependidikan memasuki masa pensiun setiap bulan atau lebih dari 200 orang dalam setahun. Dalam dua tahun terakhir, Demak juga belum memperoleh formasi penerimaan yang mencukupi. Pemerintah daerah berharap kebutuhan sekitar 400 formasi dapat dipenuhi untuk mengurangi kekosongan tenaga pendidik di sekolah. Wamen Atip mengatakan pemerintah terus melakukan penataan kebutuhan dan pengelolaan guru secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*** (Penulis: Uly/Editor: Denty, Seno/Fotografer: Yuswan Rosepi)
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Laman: kemendikdasmen.go.id
X: x.com/Kemdikdasmen
Instagram: instagram.com/kemendikdasmen
Facebook: facebook.com/kemendikdasmen
YouTube: KEMDIKDASMEN
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemendikdasmen.go.id
Siaran Pers Kemendikdasmen: kemendikdasmen.go.id/pencarian/siaran-pers
#PendidikanBermutuuntukSemua
#KemendikdasmenRamah
